Peringatan Milad 4 Desember di Alam Maya

Oleh: Sekretariat ASNLF


Foto: Perayaan milad Aceh Merdeka oleh perwakilan ASNLF Malaysia di Kuala Lumpur


Kru seumangat...!! Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT. perayaan hari besar Pernyataan Kembali Kemerdekaan Aceh yang ke-36 pada tanggal 4 Desember 2012 berjalan dengan lancar.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, masyarakat Aceh di seluruh dunia tak pernah absen dalam merayakan peringatan hari ulang tahun Aceh Merdeka. Hiruk pikuk konflik dan ancaman senjata militer Indonesia bahkan tak pernah mampu meredam semangat suka cita masyarakat dalam mensyukuri dan mengenang jasa para syuhada yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi mempertahankan kedaulatan Negara Aceh Merdeka.

Lagi, ASNLF kirimkan wakilnya ke UNPO Belanda 

Asnawi Ali - Kontributor 
Rabu, 24 Oktober 2012


 
Peserta pada acara SpeakOut! Agustus 2012 disponsori oleh UNPO
STOCKHOLM - ASNLF kembali mengirimkan tiga peserta dalam satu pelatihan yang diselenggarakan oleh UNPO di Den Haag, Belanda pada akhir minggu ini, sehari setelah peringatan hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 65.  Dari informasi yang diperoleh, acara berlangsung selama tiga hari, 25-27 Oktober 2012, akan diikuti oleh anggota UNPO termasuk perwakilan bangsa-bangsa diseluruh dunia yang sedang menuntut hak-hak penentuan nasib sendiri.

Dalam pelatihan ini peserta akan dibekali dengan pengetahuan tentang PCM (Project Cycle Management), mekanisme dalam badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),  pelatihan Hak Asasi Manusia standar internasional dan even ini memberi peluang besar untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

“Melalui pelatihan-pelatihan internasional seperti ini, ASNLF akan mampu menjalankan agenda kerjanya dengan semakin baik di masa depan," harap Ketua Presidium ASNLF, Ariffadhillah di Jerman.

UNPO (The Unrepresented Nations and Peoples Organization) adalah sebuah badan international, yang didirikan pada tahun 1991, terdiri dari bangsa-bangsa pribumi yang tidak diakui, minoritas dan wilayah-wilayah jajahan. Secara bersama-sama, anggota UNPO berjuang untuk melindungi dan mengkampanyekan hak-hak mereka.

Sebelumnya, pada Agustus lalu, dua orang perwakilan ASNLF dari Swedia dan seorang dari Belanda mengikuti pelatihan diplomasi serupa dari UNPO.  "Kali ini, akan kita kirimkan dua orang perwakilan ASNLF dari Amerika dan seorang dari Norwegia," kata Arif melalui sambungan telepon Skype, Rabu (24/10).

ASNLF (Acheh-Sumatra National Liberation Front) adalan front pembebasan bangsa Aceh yang didirikan oleh almarhum Tgk. Hasan Di Tiro pada tahun 1976 yang bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat Aceh, sebagai sebuah bangsa dan negara.

Menurut Arif, kesepakatan pendidikan diplomasi internasional ini hasil rintisan dari deklarator Aceh Merdeka tersebut semasa beliau hidup.  Kala itu, ASNLF menjadi anggota UNPO pada 6 Agustus 1991 namun kemudian non aktif seiring ditekennya MoU Helsinki mengenai kesepakatan sepihak tentang otonomi khusus.

Dari penelusuran laman web UNPO, sekarang mereka mempunyai 41 anggotanya tersebar di berbagai negara.  Pengiriman wakil ASNLF ke Belanda kali ini juga termasuk salah satu hasil kesepakatan konsolidasi ASNLF di Malaysia pada medio September lalu.

"Aceh melalui ASNLF sudah mendaftar kembali di UNPO, semua adminstrasi persyaratan sudah dipenuhi tinggal menuggu persetujuan resmi dari badan eksekutif UNPO," demikian Ariffadhillah sambil menambahkan keuntungan menjadi anggota UNPO akan disediakan suatu forum bagi para anggotanya untuk turut berpartisipasi di kancah internasional kelak, seperti bantuan lobi bertahap hingga mekanisme memasuki parlemen Uni Eropa di Brussel, Belgia.

Pelanggaran HAM di Aceh Tak Boleh Dilupakan

HARI Jum'at (10/8) adalah hari terakhir peserta International Human Rights Training dari SpeakOut2012! UNPO. Kali ini, giliran kantor kementrian luar negeri Belanda yang dikunjungi. Berjarak hanya dua kali lemparan batu dari stasiun kereta api Den Haag Central. Di depan kantor itu, bendera warna merah, putih dan biru berkibar-kibar ditiup angin. Di papan pintu masuk tertulis "Ministerie van Buitenlandse Zaken". Begitu tiba dipintu masuk semua peserta berkumpul untuk absen ulang. "Please do not forget to bring your passport" pinta seorang staf UNPO mengingatkan.

 Layaknya pemeriksaan keamanan memasuki bandar udara. Semua peserta yang berjumlah 30 orang memasukan tas jinjingnya untuk dilewati mesin pemindai bagasi. Sedangkan staf pekerja kantor luar negeri Belanda bebas masuk dengan hanya memperlihatkan kartus identitas elektronik. Maklum saja, sebagai kantor diplomat, disinilah pusat keluarnya kebijakan luar negeri Belanda. Malam hari sebelumnya, sebuah percakapan telepon dari Swedia menyarankan saat pertemuan nanti agar peserta asal Aceh duduk paling depan untuk mengajukan beberapa pertayaan.

 Tepat pukul dua siang, dalam sebuah ruangan konferensi kantor departemen luar negeri Belanda, seorang pria Belanda perlente memperkenalkan diri. Dia, Jochem de Groot akan mempresentasikan tentang "Internet and Human Rights" dalam perspektif dan kebijakan Belanda. Jochem, jabatannya sebagai penasihat senior dan pembuat kebijakan mengenai internet dan hak asasi manusia di departemen luar negeri, Belanda. "Ini dia orang yang patut dilobi untuk berkomunikasi berkenaan kasus HAM Aceh masa lalu" pikir penulis dalam hati.

 Monitor setengah ukuran layar bioskop memperlihatkan aktivitas bantuan Belanda dalam kontribusinya meningkatkan perkembangan HAM di 13 negara. "Belanda sebagai negara donor dalam proyek yang disebut Human Rights Fund (MRF)" beber Jochem tentang kebijaksanaan HAM negaranya. Dalam paparannya, dari ke 13 negara itu proyek MRF tidak memasukan Indonesia, melainkan terbanyak adalah negara di kawasan Arab yang baru saja menjalankan pemerintahan baru. "Belanda mengkampanyekan kebebasan beragama, berekspresi termasuk kebebasan internet dan juga yang paling penting melindungi pembela hak asasi manusia " tekan Jochem. Disamping itu, dijelaskan pula prinsip-prinsip dasar kebijakan HAM Belanda seperti perlindungan suaka, penghapusan hukuman mati dan hak-hak minoritas.

Meskipun sudah duduk di bangku paling depan penulis tetap menerawang berfikir kebelakang akan sejarah Belanda. Masih sangat segar dalam ingatan penulis, setahun lalu, hari Rabu 17 Agustus saat Indonesia merayakan hari "kemerdekaannya", penulis pernah mengajukan pertanyaan terhadap Jan A. Soer, wakil duta besar Belanda untuk Malaysia di Kuala Lumpur. Kala itu, penulis memberanikan diri untuk menanyakan mengapa Belanda tidak menarik kembali maklumat perang terhadap Aceh serta mengapa ketika perang berakhir kedaulatan Aceh tidak dikembalikan kepada rakyatnya melainkan diberikan kepada bangsa lain.

 Sekali-kali terkonsentrasi penuh menyimak setiap ucapan Jochem de Groot saat terdengat kata "Human Right". Persis saat dibangku universitas Syiah Kuala Kuala, Banda Aceh kala seorang dosen memberikan perkuliahan. Tersadar akan batas waktu yang diberikan hanya 1,5 jam ditambah lagi bosan dengan bahasan normatif, tiba-tiba penulis memberanikan diri menginterupsi staf deplu Belanda, Jochem de Groot, yang sedang berceramah. "Do we have question and answer session?"

 Semua dalam ruangan memaling muka kepada penulis. "It's soon, just a few minutes more we will into question and answer time" ucap Jochem de Groot yang sangat fasih berbahasa Inggris. Tanpa perlu mikrophon untuk bertanya, penulis mengawali pengenalan sejarah antara Aceh dan Belanda dengan mengatakan kalau pertanyaan ini adalah yang banyak ditanya oleh orang Aceh, dan sampai hari ini tidak pernah ada jawaban. "Pertanyaan serupa sudah pernah saya ajukan kepada wakil duta besar Belanda di Kuala Lumpur. Namun tidak ada jawaban kongkrit, malah diberikan secarik kertas hasil kutipan pencarian Google" papar penulis sambil mengingati pertemuan saat bulan puasa tahun lalu di Malaysia. 

 Sambil menahan emosional yang meluap, penulis langsung mengajukan pertanyaan dengan santun. Dari tadi Anda berbicara tentang peningkatan HAM dan juga masalah pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara lain, itu semua telah terjadi di masa lalu. "Bagaimana kebijaksanaan pemerintah Belanda sendiri berkenaan pelanggaran HAM masa lampau terhadap bekas koloninya yang disebut Netherland East Indies. Maksud saya, dimana tanggung jawab pemerintah Belanda saat membunuh bangsa Aceh dan kemudian mengembalikan daulat negerinya tanpa Referendum melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) kepada bangsa lain bukan kepada rakyatnya sendiri" yang penulis pinta untuk menjawabnya dengan jujur.

 Di ujung kalimat, penulis yang duduk paling depan didampingi oleh dua warga Aceh lainnya dari Swedia dalam forum tersebut menambahkan, "our Achehnese great grandparents were brutally shot to death by your soldiers called "Marsose". We do demand your responsibility on what has happened in the past to our land, Acheh. should we neglect the truth?" Sambil memberikan bukti sejarah, penulis menambahkan argumen perumpamaan, what if our people invade your land and colonize as you did to us, will you accept it? what will you do then?

 Terakhir, untuk meyakinkan Jochem de Groot sebagai pembuat kebijakan masalah HAM Belanda itu, penulis memberikan tambahan argumen bahwa medio September tahun lalu pengadilan Den Haag memutuskan pemerintah Belanda bersalah dan wajib bertanggung jawab terhadap korban Rawagede dengan meminta maaf serta memberikan korban ganti rugi terhadap janda korban pembantaian massal pasukan Belanda di Desa Rawagede, Karawang, Jawa Barat pada 1947.

 Semua bahan pertanyaan sebenarnya sudah penulis hafal sehari sebelumnya. Beruntung, tanpa dilarang, dalam forum itu akhirnya uneg-uneg yang selama ini terpendam disampaikan juga. Namun, bukan seorang diplomat Belanda namanya jika tidak bisa berkelit untuk menjawab dari pertanyaan sensitif. Merasa pertanyaan berat, Jochem de Groot mengelak halus dengan memberikan sebuah kontak person diplomat lain, beserta email yang lebih layak untuk ditanyakan mengenai sejarah Aceh dan Belanda. Disamping itu, imbuh Jochem, sekarang kita fokus dalam topik HAM terkini ditambah lagi kampanye sosialisasi HAM menerusi internet. Jochem juga berjanji setelah selesai acara akan berbicara sejenak dengan penulis.

 Jika memang diplomat tersebut jujur, bahasan yang dibincangkan mencakup HAM yang universal dan pelanggaran HAM kejadian masa lalu tidak boleh dilupakan, apalagi masalah daulat sebuah negara yang menyebabkan sumber dari segala sumber konflik di Aceh. Setelah insiden itu, peserta International Human Rights Training dari SpeakOut2012! UNPO lainnya mulai beruntun menanyakan perihal yang menyangkut kepentingan negerinya masing-masing. Sebelum semua rombongan peserta kembali ke gedung "Netherlands Institute of International Relations Clingendael", sambil dihantar berjalan keluar gedung kantor departemen luar negeri Belanda di Den Haag itu, berkenaan Aceh, kawan-kawan peserta berdiskusi sambil menyarankan bahwa sebaiknya warga Aceh diaspora untuk membuat komunikasi dengan setiap kedutaan Belanda dinegara mana mereka bermukim. Penulis bersetuju sambil berencana setiba di Swedia juga akan mencoba membuat temu janji dengan staf kedutaan Belanda di Stockholm. (Asnawi Ali, bekas anak koran (ankor) Waspada Aceh 1998-1999, kini bermukim di Swedia)

Sumber: http://epaper.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&sectionid=5&id=1207&bsb_midx=0 Hr Waspada, Kamis 20 September 2012, kolom Aceh, halaman B11.

HAM Aceh Di Den Haag

HAMPIR saja sebuah sepeda menyerempet rombongan peserta SpeakOut 2012! dari UNPO saat keluar dari stasiun kereta api Den Haag.  Di ibu kota pemerintahan Belanda itu, setiap pagi hari kerja penuh sesak dengan orang yang tergesa-gesa mengejar waktu masuk kantor.  Sepanjang mata memandang, lalu lalang sepeda setara dengan lalu lintas kenderaan di jalan raya.  Belanda tidak hanya dikenal dengan negeri kincir angin, juga negeri sejuta sepeda.

Jumat itu, panitia acara SpeakOut 2012! dari UNPO telah memberitahukan jika pada 10 Agustus, akan ada agenda pertemuan dengan Partai Christen Democratisch Appèl (CDA).  Selanjutnya bertemu dengan staf kementrian luar negeri Belanda bidang HAM.  Hanya berjalan kaki 15 menit dari Den Haag central, kantor CDA terletak di tepi sungai mini, dekat "Chinese Town" pada barisan perkantoran.

"Kami tidak lagi memegang pemerintahan setelah koalisi partai kami di kabinet jatuh April bulan lalu.  Kini, statusnya demisioner" kata Nico van Buren sambil memperkenalkan diri menjadi pemateri dari partai CDA.  Nico didampingi oleh Heidi van Haastert dari Eduardo Frei Foundation, yayasan yang sering memberikan pelatihan gratis tentang demokrasi.  "Tidak lama lagi, bulan depan Belanda akan melakukan pemilihan umum baru.  Jadi, tepat sekali jika kami memberikan pelatihan kepada Anda semua yang datang jauh dari luar Belanda" ujar Nico sambil berpromosi tentang partainya.

Sebagai pemateri, ia menguraikan kisah dan peranan partai CDA dalam pemerintahan Belanda.  Tidak ada partai pemenang mayoritas di Belanda.  Oleh karena itu, untuk meraih kekuasaan partai CDA berkoalisi dengan partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) dan partai kebebasan PVV (Partij voor de Vrijheid).  "Namun, setelah pemerintahan berjalan satu setengah tahun akhirnya bubar karena tidak mencapai kesepakatan" ujar Nico sambil mengatakan kalau demisioner bukan berarti roda pemerintahan lumpuh.  Banyak peserta acara SpeakOut 2012! dari UNPO yang datang dari berbagai bangsa merasakan keunikan perpolitikan di Belanda.

Kepala pemerintahan beserta kabinetnya mundur tetapi masih tetap memerintah sementara hingga terpilih kembali pemerintah baru setelah pemilihan baru.  Diketahui belakangan, biang kerok krisis politik Belanda dipicu oleh mundurnya Partai Kebebasan (PVV) dari koalisi yang tidak sepakat dengan paket kebijakan ekonomi yakni efisiensi untuk menutup defisit anggaran.  Partai Kebebasan (PVV) adalah partai anti Islam di Belanda pimpinan Geert Wilders.

Dalam materi lain, diberikan contoh negara sekuler di barat  yang memisahkan urusan agama dan negara.  Jika konsep ini diterapkan, banyak terjadi pro dan kontra, terutama di masyarakat timur.  "Walaupun demikian, partai CDA sejak berdiri 32 tahun yang lalu mempunyai prinsip untuk menjembatani perbedaan" sambung Nico bergaya diplomatis.  Menyinggung negara Indonesia, Nico menguraikan jika mayoritas parlemen Belanda (de Tweede Kamer), termasuk partai oposisi yang paling keras menentang rencana penjualan 80 tank kepada Indonesia.  Negeri bekas "Netherland East Indies" itu dinilai menindas rakyatnya, terutama di Papua.  Dari diskusi sesama peserta, untuk permasalahan HAM, dapat dinilai jika untuk memerlukan dukungan kampanye HAM selayaknya aktivis membuat hubungan dengan partai oposisi.

Tiba giliran kolega Nico memberikan materi, Heidi van Haastert lebih menekankan pada strategi dalam bernegosiasi, contoh lobi, memilih mitra, mencari dukungan dan hubungan timbal balik kepentingan politik.  Fokusnya lebih pada aksi langsung bukan hanya teori.  Buktinya, dalam sela-sela kuliah politik tersebut dibagi tiga kelompok, dua kelompok penuntut aspirasi kepada penguasa.  Skenario ini untuk mengetes langsung  agar bisa bernegosiasi secara maksimal, disaat yang sama akan diberikan beberapa tips sebagai bahan berdebat untuk mempertahankan argumen sehingga tercapai tujuan.

Dicontohkan, dalam sebuah wilayah yang penduduknya 500.000 terdapat dua kelompok minoritas pemeluk agama Islam (10%) dan Hindu (18%) yang menuntut aspirasi sama terhadap penguasa, yakni mengajukan dana untuk pendirian sebuah sekolah yang berkurikulum agama masing-masing.  Pihak penguasa yang mayoritas beragama Budha mempunyai undang-undang  yang melarang menerima donor dari luar negeri ditambah lagi sekolah harus menggunakan kurikulum nasional.

Setelah memberikan proposal yang didukung dengan debat argumen, terjadi negosiasi alot, mendekati deadlock, akhirnya beberapa kesepakatan telah dibuat.  Namun belum memuaskan ketiga pihak karena perjanjian belum ditandatangani sebelum pihak minoritas memegang sebuah jaminan dari penguasa yang mayoritas.  Tips yang diberikan, pihak minoritas menuntut agar ada sebuah jaminan jikalau salah satu pihak melanggar kesepakatan maka dengan otomatis perjanjian terbatalkan, dan selanjutnya diizinkan mengajukan dana pendirian sekolah dari pihak luar negeri.

Di sela-sela waktu istirahat, hampir semua peserta SpeakOut 2012! yang berasal dari berbagai bangsa itu menceritakan pengalaman ditanah airnya masing-masing.  Kesempatan yang diberikan tidak disia-siakan.  Dikarenakan nama Aceh diawali oleh abjad A, peserta dari Aceh mulai menerangkan kisah perdamaiannya yang tidak adil seperti tiadanya pengadilan HAM.

Sebelumnya juga, tidak mempunyai posisi tawar menawar untuk bernegosiasi sambil membandingkan perjanjian di Mindanao yang senjata pihak gerilyanya tidak dipotong.  Kendala lain, pihak penengah yang tidak netral, melepaskan tanggung jawab kepada salah satu pihak, sampai kepercayaan berlebihan kepada lawan perunding, akhirnya terbukti sudah terperangkap tipuan penguasa.

Nico van Buren yang mengetahui ada peserta dari Aceh, sebelum berakhir acara menarik tangan penulis menanyakan perihal rekonstruksi pasca tsunami.  Selain simpati yang diberikannya, juga tips untuk Aceh agar membuat hubungan dengan Belanda dalam hal pembangunan irigasi dan kanal.  "Belanda sangat pakar dalam masalah perairan, jika ingin berkomunikasi untuk tahap awal kami bisa memberikan informasinya" ujar Nico yang mengaku beberapa kali pernah ke Indonesia.

Dari pertemuan dengan partai CDA ini, secara tersirat mendapatkan tips jika permasalahan menyangkut dukungan politik disarankan untuk berhubungan dengan partai oposisi.  Sebaliknya, dukungan untuk bidang pembangunan, partai penguasa di sebuah pemerintahan yang layak dilobi. (Asnawi Ali)
Note Foto: PESERTA SpeakOut2012! dari UNPO yang berasal dari berbagi bangsa mendengarkan simulasi debat yang diprakarsai oleh partai Christen Democratisch Appèl (CDA) Belanda.

Sumber:
Harian Waspada, Kamis 6 September 2012.

ASNLF: Bintang Bulan hadir dalam Rally World Refugee Day di Australia


Laporan: Faisal, ASNLF Australia

Sydney, Pada tanggal 24 Juni 2012 yang lalu, Refugee Action Coalition NSW (RACNSW) Australia atau Koalisi Aksi Pengungsi NSW telah mengadakan rally damai dalam memperingati Hari Pengungsi Sedunia yang dirayakan secara tahunan di setiap tanggal 20 Juni. Peringatan tahun ini diadakan diseputaran Sydney Town Hall, dan mengangkat tajuk “On World Refugee Day, Rally to End Mandatory Detention” yang bermakna “Pada Hari Pengungsi Sedunia, Rally untuk Menghentikan Wajib Detensi.”

Hadir dalam acara tersebut organisasi-organisasi yang menaruh perhatian terhadap nasib para pengungsi seperti Labor for Refugees, Chilout, NSW greens, Friends of the Earth Sydney, dan National Tertiary Educational Union cabang University of Sydney. RACNSW juga menghadirkan tokoh-tokoh ternama seperti Sarah Hanson-Young yang merupakan senator Greens, Robin de Crespigny sebagai pengarang buku “The People Smuggler” dan Warren Smith dari Maritime Union of Australia sebagai pembicara dalam acara tersebut.


Kami dari ASNLF/AM dan GIAS perwakilan Australia pun tak ketinggalan hadir dengan penuh antusias. Dengan massa yang berjumlah kurang lebih 30 orang kami pun ikut bergabung dengan peserta rally lainnya untuk memeriahkan acara. Kaum wanita dan anak-anak pun dengan suka cita mengangkat spanduk dan bendera bintang-bulan disepanjang jalan yang mereka lalui.

The Globe Journal: Kecam Sunarko, Masyarakat Aceh Kibarkan Bendera di Stockholm


sumber:
http://theglobejournal.com/sosial/kecam-soenarko-masyarakat-aceh-kibarkan-bendera-gam-di-stockhlom/index.php


Asnawi Ali | Kontributor

Selasa, 01 Mei 2012 23:02 WIB


Stockholm - Puluhan warga Aceh di Swedia terdiri dari kaum hawa dan generasi baru yang tinggal di kota Nyköping, Eskiltuna, Örebro dan Hällefors, hari ini Selasa, (1/5) ikut memperingati hari buruh sedunia (May Day) di pusat kota Stockholm.  Seperti sudah menjadi sebuah kewajiban, setiap tahun mereka turun kejalan memberikan solidaritas sebagai buruh untuk menyampaikan aspirasinya.

Tahun ini, tema yang diangkat adalah mengutuk sejumlah jenderal Indonesia yang terlibat pelanggaran HAM saat perang di Aceh lalu dan ditambah dengan aspirasi revolusi kemerdekaan Aceh.   Sehari sebelumya, berbagai persiapan menjelang demo May Day dilakukan di Meunasah Atjèh yang berjarak 18 kilometer dari arah pusat ibu kota Swedia tersebut.

The Aceh Traffic: Intimidasi & Teror Pilkada

Intimidsi & Teror Pilkada, PA Deal Dengan Pembunuh Masa DOM, ASNLF Bicara

Lhokseumawe | Acehtraffic.com - Organisasi gerakan Aceh sumatra merdeka yang bermarkas diluar negeri kembali bersuara atas kegagalan 7 tahun MoU Helsinki. Dengan press rilis perdananya berjudul Oposisi Belum Merasa Aman Hidup di Acheh melalui website resmi Acheh Sumatera National Liberation Front [ASNLF] www.asnlf.org mereka melansir soal persetubuhan para mantan pasukan Aceh Merdeka yang telah bertransformasi menjadi KPA dan mendirikan Partai lokal Aceh dengan pelanggar HAM Indonesia baik Jenderal Sunarko maupun Mayjen TNI Jalil Yusuf dkk.

Siaran pers tanggal 20 April 2012 itu juga mengkritik pelaksanaan rekonsiliasi antara petinggi GAM di Aceh yang mengampuni dan melupakan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tak terhitung jumlahnya selama konflik.

Link:
http://www.acehtraffic.com/2012/04/intimidsi-teror-pilkada-pa-deal-dengan.html